Gelombang Demonstrasi di Nepal: Tuntutan Reformasi dan Desakan Konstitusi Hindu

Gelombang Demonstrasi di Nepal: Tuntutan Reformasi dan Desakan Konstitusi Hindu

Kathmandu, Nepal – Ibukota Nepal, Kathmandu, kembali diguncang oleh gelombang demonstrasi besar-besaran. Ribuan warga turun ke jalan menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari reformasi pemerintahan, isu korupsi, hingga desakan pengembalian status Nepal sebagai negara Hindu. Unjuk rasa ini menandai ketidakpuasan publik yang terus memuncak terhadap kondisi politik dan ekonomi negara tersebut.

Pada hari ini, massa berkumpul di berbagai titik strategis kota, membawa spanduk dan meneriakkan slogan-slogan yang menyerukan perubahan. Polisi anti huru-hara disiagakan di sejumlah lokasi untuk mengamankan jalannya aksi, meskipun demonstrasi dilaporkan berlangsung relatif damai. Para pengunjuk rasa mengecam lambannya penanganan korupsi, masalah inflasi, serta kurangnya kesempatan kerja yang merata.

Salah satu tuntutan paling menonjol adalah seruan untuk mengembalikan Nepal menjadi negara Hindu. Sejak tahun 2008, Nepal mendeklarasikan diri sebagai republik sekuler, mengakhiri monarki Hindu yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, kelompok-kelompok konservatif dan sebagian besar masyarakat Hindu di Nepal terus mendesak agar status agama negara dikembalikan, dengan alasan menjaga identitas budaya dan spiritual bangsa.

Pemerintah Nepal belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan pengembalian status Hindu. Namun, Perdana Menteri sebelumnya telah berjanji untuk mengatasi isu-isu korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan. Analis politik setempat memprediksi bahwa gelombang demo ini akan terus berlanjut jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret untuk memenuhi aspirasi rakyatnya. Kondisi ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi Nepal dalam menyeimbangkan aspirasi demokrasi, identitas budaya, dan pembangunan ekonomi.